BIROKRASI

Pengertian Birokrasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip oleh Sujamto, dalam bukunya yang berjudul Otonomi, Birokrasi, Partisipasi (1991), pengertian birokrasi:

Sistem Pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan

Cara bekerja atau susunan pekerjaaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang liku-likunya dan sebagainya.

Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku.

KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN BIROKRASI

Keuntungan  Birokrasi

Teori birokrasi ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri, walaupun teori ini sering dikaitkan dengan pelbagai streotaip negatif, namun teori birokrasi ini juga banyak memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber manusia.

Hierarki dan definisi tanggungjawab adalah merupakan ciri penting birokrasi dalam membantu  pengurusan tempat kerja yang tersusun. Lakaran prinsipal terhadap semua tugas haruslah jelas dan harus disusun dalam bentuk hierarki.

Ada Aturan, Norma, dan Prosedur untuk mengatur organisasi.

                

Kelemahan Birokrasi

Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:
a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional
b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki
c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi
d. berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton lebih merupakan “bureaucratic dysfunction” dengan ciri utamanya “trained incapacity”.

Usaha-untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal.

Keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.

Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah “red tape” . Istilah ini merujuk kepada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada sesuatu urusan ataupun proses.

BIROKRATISME

Pengertian birokratisme mengacu pada sifat keterpakuan pada rutinitas, penolakan terhadap inovasi, keengganan memikul tanggung jawab, kekakuan dalam menerapkan aturan, dan kecenderungan menunda pekerjaan (Dawam Raharjo; Prisma, 1986). Selain sebagai acuan pemahaman, pengertian ini dapat juga dijadikan pegangan dalam evaluasi dan perbaikan.

Contoh gampangnya, Bila seharusnya di Kantor Desa untuk membuat KTP adalah 1 Minggu, namun pada kenyataannya ternyata lebih lama,  itu termasuk Birokratisme. Kalau jadi lebih cepat itu juga Birokratisme.

Birokratisme adalah sebuah keburukan yang terdefinisi dengan baik, sebuah pelencengan yang buruk dan berbahaya, yang telah dikutuk secara resmi namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan melenyap.

DAFTAR PUSTAKA

Sujamto. 1991. Otonomi, Birokrasi, Partisipasi.

Sumargono, ahmad. 2002. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih.

Nogi Hessel Tanglilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

ensiklopedia nasional indonesia. 1989. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.